Perencanaan Puskesmas

Photo by fauxels on Pexels.com

Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja. Setiap puskesmas memiliki wilayah kerja, biasanya satu kecamatan setidaknya ada satu puskesmas. Bila cukup luas atau penduduknya cukup besar bisa ada dua atau lebih. Satu puskesmas biasanya dipersyaratkan mempunyai wilayah kerja dengan 30.000 penduduk. Saat ini masih ada puskesmas dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan penduduk kurang, tapi juga ada puskesmas-puskesmas yang menangani penduduk 2-3 kali lipat dari standar.

Dalam menetapkan rencana, Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan.

Peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan cukup banyak. Sebagian besar berupa Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Antara lain untuk pengaturan kegiatan perencanaan sendiri ada;

  • PMK no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
  • PMK no 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; dan
  • PMK no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan tentang perencanaan yang bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih jauh lagi dalam menetapkan kegiatan, puskesmas juga bisa melihat dari berbagai aturan khusus tentang kegiatan tersebut. Misalnya untuk kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas diatur dalam PMK no 97 tahun 2014, dan seterusnya untuk tiap kegiatan. Sehingga dalam merencanakan kegiatan tersebut perlu merujuk tentang peraturan-peraturan terakhir yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudahan akses juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengingat pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia terdapat begitu banyak perbedaan geografis wilayah kerja. Sebagaimana disebutkan tadi wilayah kerja yang luas akan menuntut akses kegiatan didorong sampai dengan ke desa-desa. Sebaliknya wilayah kerja yang padat dengan penduduk akan menuntut penataan puskesmas dan jajaran dalam memberikan layanan yang mencukupi. Seringkali permasalahan yang padat dengan penduduk adalah ragam jenis layanan dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan.

Selanjutnya dalam merencanakan jenis-jenis pelayanan, Puskesmas mempertimbangkan:

  • Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Organisasi;
  • Analisis Kebutuhan dan Harapan Masyarakat;
  • Analisis Peluang Pengembangan Pelayanan;
  • Analisis Risiko Pelayanan; termasuk
  • Umpan Balik Pelayanan yang diterima oleh Puskesmas.

Selanjutnya perencanaan jenis-jenis layanan dan kegiatan puskesmas akan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Jenis-jenis layanan memang tidak leluasa dilakukan perubahan. Ada fungsi puskesmas yang tetap harus dilaksanakan sebagai pemberi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Untuk kegiatan UKM sendiri ada kegiatan yang esensial, yang setiap tahun ada selalu direncanakan, juga ada kegiatan UKM Pengembangan yang disesuaikan dengan sumberdaya dan spesifikasi wilayah kerja. Hal ini mengharuskan puskesmas dalam menetapkan rencana selalu melihat ada beberapa kegiatan yang selalu direncanakan setiap tahun.

@draguscn

Kata kunci:

Perencanaan Puskesmas, Peraturan Perundangan, Wilayah Kerja Puskesmas, Akses Layanan

Pedoman Kemenkes untuk tiap Program UKM

Tanpa panjang lebar lagi … Ini lah pedoman-pedoman kemenkes tersebut, terbagi atas program-program :

PROMOSI KESEHATAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

KESEHATAN KELUARGA

PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KESEHATAN TRADISIONAL

KESEHATAN JIWA

KESEHATAN MATRA

KESEHATAN INDERA

UPAYA KESEHATAN KERJA

KESEHATAN GIGI DAN MULUT

 

Semoga pedoman-pedoman dari kemenkes iniĀ  bisa membantu proses membuat pedoman internal, KAK, Indikator dll.

Pedoman Kemenkes di tahun 2017

Banyak kebijakan Kementerian Kesehatan berupa permenkes-permenkes (PMK) di tahun 2017 lalu, memang tidak semua kebijakan tersebut mengenai langsung Puskesmas namun demikian beberapa bakalan berpengaruh untuk pelayanan kesehatan di FKTP. Contoh yang sangat mungkin merubah struktur tim mutu adalah Pedoman Kemenkes tentang keselamatan pasien.

PERMENKES 2017

Ini tentu saja akan jadi bekal untuk digunakan pada perencanaan yang akan dilaksanakan pada Januri 2018 ini.

Agus Ciptosantoso

Pedoman Kemenkes tahun 2016 yang digunakan di FKTP

Kebijakan-kebijakan Kemenkes terutama Permenkes biasanya berisikan pedoman-pedoman yang akan jadi panduan dari FKTP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan panduan tersebut. Beberapa diantaranya berasal dari terbitan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Yang menarik saya tentu saja adanya perubahan atas PMK 46 yang selama ini merupakan pegangan melaksanakan akreditasi. Tapi ternyata perubahan di dalamnya tidak terlalu signifikan sampai merubah cara melaksanakan survei akreditasi. Hanya beberapa perubahan standar nilai yang juga tidak dimasukkan di dalam sana tapi akan ditetapkan kemudian.

Setelah itu yang paling membuat cara kerja di PKM terdampak adalah PMK 43 dan 44. SPM sudah terhitung sangat lama dari tahun 2008 yang terdiri dari 22 indikator. Sekarang hanya berisikan 12 indikator.

Sedangkan PMK 44 yang berisikan Manajemen Puskesmas, tidak terlalu baru, bahkan cenderung berkurang. Misalnya pedoman tentang evaluasi kinerja. Dibanding juknis yang terakhir (2006 ?) jauh sangat berkurang penjelasan di dalamnya. Juga contoh yang diberikan kurang sesuai dengan cara pandang kinerja di puskesmas. Lebih cocok bila itu penggambaran dari PWS. Mungkin ini akan jadi posting tersendiri yang menarik untuk dicermati satu demi satu.

Sekian dulu, semoga berguna pedoman-pedomannya. Salam.

Agus Ciptosantoso