Ada instrumen akreditasi baru ?

Ada instrumen akreditasi baru ?

Instrumen Akreditasi Puskesmas sebenarnya didasarkan dari standar yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no 46 tahun 2015. Setiap elemen penilaian (EP) yang ada dalam PMK 46 sama persis dengan yang ada dalam Instrumen yang jumlah EPnya 776. Baik dari tahun 2015, 2016 (ditambah dengan beberapa kolom termasuk proses) dan akhir 2017 kemaren yang bentuknya ditambah dengan RDOWS.

Apa itu Instrumen Akreditasi dengan RDOWS ?

RDOWS itu adalah metode dalam menggali berjalannya sistem di puskesmas berdasarkan :

R – Regulasi
D – Dokumen
O – Observasi
W – Wawancara
S – Simulasi

Jadi apa itu RDOWS. Pada saat kita membaca suatu syarat (EP) dalam Standar Akreditasi Puskesmas. Maka yang perlu diperiksa adalah : apakah tersedia regulasi bagi sistem yang diperiksa ini (R), apakah ada dokumen bukti pelaksanaan (D), apakah terbukti dilaksanakan yang bisa terlihat dari hasil-hasil tertentu (O), kejelasan bisa ditemukan pada jawaban yang diberikan dari yang diperiksa (W) dan bagaimana yang diperiksa bisa memperagakan yang diminta (S).

Untuk mempermudah surveior atau pendamping pada saat melakukan penilaian terhadap puskesmas, maka setiap EP dicari berdasarkan RDOWSnya. Dengan demikian diharapkan penilaian surveior atau pendamping jadi lebih menyeluruh. Memang tidak semua EP ada unsur RDOWS. Ada yang cuma R-nya saja atau  D saja. Ada yang beberapa.

Pada saat Semiloknas 2018 ini ternyata ada materi yang dibagikan dalam flashdisk dan salah satunya adalah Instrumen Akreditasi Puskesmas dengan bentuk yang sudah diintegrasikan dengan RDOWS.

Jadi ada instrumen baru ?

Jawabnya NGGA ADA. Kalau yang anda maksud adalah pengganti dari PMK 46/2015 berupa susunan EP-EP baru yang tersusun berbeda dengan yg saat ini ada. Itu kita namakan standar. Sejauh ini belum berubah. Meskipun wacananya ada untuk melaksanakan perubahan. Instrumen yang menggunakan RDOWS memang alat bantu baru. Tapi elemen penilaiannya tetap sama 776 dengan kalimat yang masih sama. RDOWS bukan standar baru. Hanya cara baru melihat bagaimana mencari 776 EP. Cara pandang baru. Di dalamnya sama dengan yang dulu juga. Ada beberapa tambahan tapi tidak ada perubahan total kalau itu yang anda cari.

Tapi dari cara pandang baru ini temen-temen pendamping, temen-temen puskesmas, bisa mulai mengira bahwa nanti yang dicari pasti regulasinya, bisa dibuktikan dengan dokumennya, bila ada hasil yang perlu diobservasi harus disiapkan – barangkali mau ditengok, dan harus bisa menjawab pada saat wawancara, untuk beberapa yang perlu disimulasikan, harus siap bila nanti diminta untuk memperagakan. Sekali lagi jangan terpancing hanya membuktikan yang ada di dalam dokumen (atau regulasi) seperti kesalahan yang sering terjadi. Buktikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dengan baik di puskesmas.

Minimal itu. OK, inilah Instrumen baru ituh …
MS-Excel-Logo
Agus Ciptosantoso

Pedoman Kemenkes untuk tiap Program UKM

Pedoman Kemenkes untuk tiap Program UKM

Tanpa panjang lebar lagi … Ini lah pedoman-pedoman kemenkes tersebut, terbagi atas program-program :

PROMOSI KESEHATAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

KESEHATAN KELUARGA

PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KESEHATAN TRADISIONAL

KESEHATAN JIWA

KESEHATAN MATRA

KESEHATAN INDERA

UPAYA KESEHATAN KERJA

KESEHATAN GIGI DAN MULUT

 

Semoga pedoman-pedoman dari kemenkes ini  bisa membantu proses membuat pedoman internal, KAK, Indikator dll.

Pedoman Kemenkes di tahun 2017

Pedoman Kemenkes di tahun 2017

Banyak kebijakan Kementerian Kesehatan berupa permenkes-permenkes (PMK) di tahun 2017 lalu, memang tidak semua kebijakan tersebut mengenai langsung Puskesmas namun demikian beberapa bakalan berpengaruh untuk pelayanan kesehatan di FKTP. Contoh yang sangat mungkin merubah struktur tim mutu adalah Pedoman Kemenkes tentang keselamatan pasien.

PERMENKES 2017

Ini tentu saja akan jadi bekal untuk digunakan pada perencanaan yang akan dilaksanakan pada Januri 2018 ini.

Agus Ciptosantoso

Pedoman Kemenkes tahun 2016 yang digunakan di FKTP

Pedoman Kemenkes tahun 2016 yang digunakan di FKTP

Kebijakan-kebijakan Kemenkes terutama Permenkes biasanya berisikan pedoman-pedoman yang akan jadi panduan dari FKTP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan panduan tersebut. Beberapa diantaranya berasal dari terbitan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Yang menarik saya tentu saja adanya perubahan atas PMK 46 yang selama ini merupakan pegangan melaksanakan akreditasi. Tapi ternyata perubahan di dalamnya tidak terlalu signifikan sampai merubah cara melaksanakan survei akreditasi. Hanya beberapa perubahan standar nilai yang juga tidak dimasukkan di dalam sana tapi akan ditetapkan kemudian.

Setelah itu yang paling membuat cara kerja di PKM terdampak adalah PMK 43 dan 44. SPM sudah terhitung sangat lama dari tahun 2008 yang terdiri dari 22 indikator. Sekarang hanya berisikan 12 indikator.

Sedangkan PMK 44 yang berisikan Manajemen Puskesmas, tidak terlalu baru, bahkan cenderung berkurang. Misalnya pedoman tentang evaluasi kinerja. Dibanding juknis yang terakhir (2006 ?) jauh sangat berkurang penjelasan di dalamnya. Juga contoh yang diberikan kurang sesuai dengan cara pandang kinerja di puskesmas. Lebih cocok bila itu penggambaran dari PWS. Mungkin ini akan jadi posting tersendiri yang menarik untuk dicermati satu demi satu.

Sekian dulu, semoga berguna pedoman-pedomannya. Salam.

Agus Ciptosantoso

Pedoman Kemenkes tahun 2015 untuk FKTP

Pedoman Kemenkes tahun 2015 untuk FKTP

Meski udah lama tapi masih ada banyak yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Puskesmas. Beberapa Pedoman yang digunakan untuk Puskesmas saya link disini.

PMK 46 saya dapat dari guru saya, Pak Djemi – Djemingin Pamungkas – pada saat pelatihan surveior di Camplong, Sampang. Waktu itu belum keluar resmi tapi beliau udah dapat duluan dan dishare. Isinyalah yang menjadikan saya sekarang sebagai surveior. Alhamdulillah.

KMK 514 adalah pengganti dari PMK 5 tahun 2014, tebelnya sebantal. Ada 180 lebih penyakit yang distandarisasi penanganannya, meningkat dibanding tahun 2014 itu cuma 155.

Pelayanan Kesling ngga tahunya cuma klinik sanitasi. Padahal saya berharap lebih karena cukup lama tidak ada pengaturan tentang kesehatan lingkungan. Sekarang ini kalo bikin rencana di Puskesmas, kesling itu yang paling mudah bikin rencananya tapi paling tumpang tindih. Pembagian sub program dalam kesling – menurut saya – sebaiknya satu saja. Saat ini kita mengikuti dua jenis pembagian.

  1. Pembagian berdasarkan sasaran
    1. Penyehatan lingkungan pemukiman
    2. Penyehatan lingkungan TTU
    3. Penyehatan lingkungan TPM
    4. dst
  2. Pembagian berdasarkan jenis kegiatan
    1. Penyehatan Sarana Air Bersih
    2. Penyehatan Pembuangan Kotoran
    3. Penyehatan Pembuangan Sampah
    4. dst

Dalam tiap bagian ada bagian dari penggolongan lainnya. Misalnya Sarana Air Bersih, pastilah juga jadi perhatian pada Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

Ada penyusunan kebutuhan tenaga, mirip dengan WISN, mungkin karena mulai ada ANJAB dan ABK. Tapi kurang cukup jelas untuk membentuk dokumen kebutuhan tenaga.

Di kesehatan keluarga ada pedoman untuk Kecerdasan Majemuk dan Lansia. Pengembangan organisasi masyarakat apakah untuk Promkes? Saya terus terang belum baca tuntas untuk yg ini. Jadi belum bisa komentar.

Di P2P ada pedoman tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Barengan dengan keluarnya Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Banyak …

Selamat belajar.

Agus Ciptosantoso