Pembuktian Kriteria 411 Standar Akreditasi Puskesmas

Pembuktian Kriteria 411 Standar Akreditasi Puskesmas

POKOK PIKIRAN KRITERIA 4.1.1

Pada kriteria 4.1.1 ini pokok pikiran yang diminta diwujudkan adalah :
  • Kegiatan-kegiatan dalam setiap UKM Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas tidak hanya mengacu pada pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama sasaran program.
  • Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran dari UKM Puskesmas dapat diidentifikasi melalui survei, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat.
  • Komunikasi perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang UKM Puskesmas kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran.
  • Komunikasi dan koordinasi perlu juga dilakukan kepada lintas program maupun lintas sektor terkait.

PROSES PADA KRITERIA 4.1.1

Inti yang ingin dicapai kriteria 4.1.1 adalah adanya kebutuhan masyarakat yang dikenali / diidentifikasi. Metode yang digunakan dalam mendapatkan bahan untuk diidentifikasi meliputi survei dan temu muka dengan tokoh masyarakat. Pada saat ini kotak saran menurut saya belum dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan layanan UKM. Mungkin untuk kebutuhan layanan dalam gedung yang bersifat kuratif – rehabilitatif, tapi untuk layanan luar gedung kotak saran masih belum digunakan sepenuhnya. Pada beberapa kesempatan survei, bila ada masukan dalam kotak saran, seringkali yang diberikan masukan adalah tentang layanan bukan program.
Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

4.1.1.1

Pada EP ini yang dicari adalah “Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan.” Pembuktian yang bisa disampaikan disini adalah bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat :
  • Bukti-bukti dari pelaksanaan kegiatan survei, bukti pertemuan dengan tokoh masyarakat dan lainnya, yang merupakan bahan identifikasi kebutuhan masyarakat. Bila bukti beru
  • Bukti rekapitulasi hasil survei dan bagaimana menjelaskan bahwa dari hasil survei tersebut ada kebutuhan masyarakat.
  • Bukti adanya pertemuan PJUKM dan pelaksana-pelaksana program untuk menyusun kebutuhan masyarakat. Contoh matriks yang digunakan bisa dilihat di bawah ini.

  • Proses : Pelaksanaan identifikasi kebutuhan masyarakat/ sasaran, melalui SMD MMD, lokakarya dengan masyarakat/perwakilan masyarakat/lintas sektor
  • Regulasi : Panduan/SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.
  • Dokumen : Bukti dilaksanakannya identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan UKM
  • Wawancara : Bagaimana cara puskesmas (penanggung jawab/koordinator program) melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/kel masyarakat/sasaran

4.1.1.2

Secara keseluruhan untuk munculnya rencana kegiatan diperlukan kerangka acuan yang mengatur pelaksanaan identifikasi kebutuhan sampai dengan analisis kebutuhan masyarakat (di 5.2.2). Karena itu pada 4.1.1.2 ada permintaan untuk membuktikan Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Masyarakat. Yang perlu diperhatikan disini ada kata-kata : “… dilengkapi dengan kerangka acuan, metode dan instrumen, cara analisis“. Karena digunakan untuk sampai dengan terlaksananya analisis, maka cara analisis juga dicantumkan. Jadi pembuktiannya ada
  • Kerangka Acuan, memuat metode melakukan identifikasi, cara melakukan analisis dan instrumen analisis yang digunakan. Instrumen analisis bisa berupa grafik-grafik yang digunakan, metode USG, fishbone, pareto untuk prioritasi sampai terbentuk perbaikan.
  • Boleh sebagai kelengkapan dicantumkan juga instrumen dari identifikasinya. Misalnya : Kuesioner untuk SMD dan Panduan Diskusi dalam MMD.
Yang seringkali lupa dituliskan adalah penekanan metode, instrumen dan cara analisis ini. Metode dan instrumen mudah dipahami, instrumen boleh mencantumkan instrumen yang digunakan pada saat melaksanakan pengumpulan bahan identifikasis kebutuhan masyarakat maupun instrumen yang digunakan untuk analisis (misalnya grafik batang, pie chart, tabel dll). Cara analisis pada dasarnya berisikan perbandingan antara kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi dan data-data lain yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, data cakupan, data kegiatan tahun sebelumnya, data sosial budaya, data kependudukan, data lainnya.
  • Regulasi : Kerangka acuan kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran kegiatan UKM
  • Dokumen : Instrumen Analisis kebutuhan masyarakat.

4.1.1.3

Yang diminta adalah hasil dan catatan analisis kebutuhan masyarakat. Jadi setelah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan masyarakat.
4113
Juga bisa diperlihatkan bagaimana proses kajian untuk mendapatkan catatan dan hasil analisis yang berupa pertemuan-pertemuan perencanaan. Bisa dibuktikan lengkap dengan absensi dan notulen. Minimal pada petugas ada catatan-catatan pada saat perencanaan dilaksanakan. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan untuk penyusunan usulan kegiatan.
  • Dokumen : Bukti Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM

4.1.1.4

Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM. Proses : Proses penyusunan  rencana kegiatan program berdasar hasil analisis kebutuhan dan pedoman sebagai acuan. Hasil dari penyusunan rencana tersebut ditetapkan dengan kebijakan kepala puskesmas. Disini seringkali saya meminta SK Penetapan Rencana Kegiatan UKM. Saya akan cukup puas bila sudah ada disajikan penetapan baik itu bersama dengan bentuk-bentuk layanan. Maupun disendirikan sebagai kebijakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Cara lain yang biasa saya cari bila SK sulit untuk diwujudkan adalah penetapan melalui KAK (Kerangka Acuan Kegiatan). Salah satu bentuk perwujudan rencana adalah tersedianya term of reference atau kerangka acuan kegiatan. Bila ini ditetapkan oleh kepala Puskesmas maka cukuplah.
Regulasi : Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Dokumen : Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari Kemenkes.

4.1.1.5

Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran.
  • Proses : Sosialisasi kegiatan kepada kelompok masyarakat maupun individu sasaran

  • Dokumen : Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran.
  • Wawancara : Check saat wawancara lintas sektor/tokoh masyarakat.

4.1.1.6

Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan UKM
  • Proses : Komunikasi dan koordinasi Lintas program, lintas sektor.untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan UKM

  • Regulasi : Panduan/SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
  • Dokumen : Pedoman penyelenggaraan UKM dari Kemenkes. Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
  • Observasi : Check saat observasi lapangan
  • Wawancara : Check saat wawancara lintas sektor.
Pada dasarnya 4.1.1.5 dan 4.1.1.6 adalah bagaimana rencana yang sudah ditetapkan di 4.1.1.4 disosialisasikan pada masyarakat sasaran, lintas program dan lintas sektor. Seringkali kesalahan yang terjadi adalah rencana hanya disosialisasikan pada Lintas Program dan Lintas Sektor. Tidak pada masyarakat. Padahal ada beberapa kegiatan yang mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus kita sosialisasikan pada masyarakat. Contohnya adalah Rencana BOK pernah diminta untuk dipajang di kecamatan dan puskesmas dalam bentuk x-banner/pengumuman di papan informasi untuk memperlihatkan akuntabilitas. Seharusnya ini juga yang dilakukan untuk membuktikan bahwa masyarakat juga perlu mengetahui apa saja rencana dari puskesmas. Tidak harus berupa pertemuan. Manfaatkan media yang ada di puskesmas. Papan informasi, TV ruang tunggu bisa digunakan untuk menyampaikan rencana puskesmas.

4.1.1.7

Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
  • Regulasi : Rencana kegiatan untuk tiap-tiap UKM.
Disini saya biasanya meminta rencana yang disusun oleh masing-masing pelaksana program. Terutama RPK di tahun berjalan. Seringkali masih disebut sebagai POA. Dengan demikian satu kriteria tentang Identifikasi Kebutuhan Masyarakat sudah bisa dijelaskan dengan 7 (tujuh) elemen penilaian tersebut. Bagian yang berkait dengan kriteria ini adalah 5.2.2.1 yaitu kajian kebutuhan masyarakat. Semoga bisa menjelaskan 4.1.1 Salam Agus Ciptosantoso

Ooze

Ooze

Perlahan mulai terealisasi .. Pekerjaan-pekerjaan di Kantor, sebagai surveior, dan sambilan-serabutan mulai terasa menuju ke penyelesaian-penyelesaian. Bulannya juga untuk tahun ini sudah cukup larut. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Masih banyak yang harus diselesaikan sehingga target-target tahun ini bisa memuaskan.

IMG_20170808_095932.jpg

Puskesmas Kraksaan, akhirnya sudah nampak gedungnya. Dan tentu saja untuk pelayanan yang masih nebeng sana sini, ini adalah harapan. Dan semoga dengan punya gedung baru nanti kami akan bisa memberikan layanan lebih baik lagi.

Agustus Map

Begitu juga dengan peran sebagai surveior sudah mulai banyak mengumpulkan titik-titik di mymaps. memang kebanyakan masih di pulau Jawa.

Seiring waktu pemahaman insyaAllah juga makin bertambah. Membludak. Ingin dikeluarkan agar bisa jadi bagi ilmu. Semoga dalam waktu dekat yach ..

[draguscn]

Keselamatan Pasien

Keselamatan Pasien

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melak`sanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Dari sini saja ruang lingkup pembicaraaan di dalam PMK 11 tahun 2017 ini berisikan :

  • asesmen risiko,
  • identifikasi dan pengelolaan risiko pasien,
  • pelaporan dan analisis insiden,
  • kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta
  • implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Lebih jauh PMK 11 tahun 2017 mempunyai standar yang urutannya diatur tersendiri, agak berbeda dengan apa yang ditulis dalam PMK 46 tahun 2015. Puskesmas tentu saja harus mulai membandingkan kedua standar yang juga saling mengait. Sehingga pada saat survei akreditasi dilaksanakan tidak ada kebingungan standar mana yang dibuktikan dengan apa.

Ada banyak cara untuk membahas PMK 11 ini karena begitu padatnya bahan yang diberikan di dalamnya. Izinkan saya mengambil satu diantaranya yang saya lihat sangat berkaitan dengan standar yang ada dalam Akreditasi Puskesmas. Kewajiban menjamin keselamatan pasien menimbulkan standar apa saja yang perlu diterapkan di FKTP.

STANDAR KESELAMATAN PASIEN DALAM PMK 11/2017

Standar yang ada dalam PMK 11 meliputi 7 (tujuh) standar dan 26 kriteria, yaitu :

  1. hak pasien. (3 kriteria)
  2. mendidik pasien dan keluarga. (1 kriteria)
  3. keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. (4 kriteria)
  4. penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.  (4 kriteria)
  5. peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. (9 kriteria)
  6. mendidik staf tentang keselamatan pasien. (3 kriteria)
  7. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. (2 kriteria)

Lebih lengkap bisa dibaca di  PMK No. 011 tahun 2017 ttg Keselamatan Pasien.  Mungkin akan lebih bisa menjadi instrumen dari tiap FKTP yang ingin menerapkan Keselamatan Pasien bila dicoba buat dalam bentuk standar.

Anda yang kesulitan melihat di layar hp bisa melihat kesini.

Demikian dulu sedikit ulasan saya tentang PMK 11 yang baru saja dikeluarkan dan segera membentuk alur berpikir “baru” bagi para pelaku : pelayan kesehatana di tingkat pertama dan lanjutan, pendamping, dinas kesehatan dan surveior.  Mari diskusikan, masih banyak aspek yang bisa kita gali dari PMK 11 ini karena begitu luasnya bahan yang diberikan.

Salam

Agus Ciptosantoso