Semiloknas Akreditasi FKTP 2018

Semiloknas Akreditasi FKTP 2018

Dari tanggal 15-16 Februari 2018 diadakan semiloknas, Seminar dan Lokakarya Akreditasi FKTP di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta. Yang hadir ? Sudah pasti para pelaku kesehatan, ta kurang dari Ibu Menteri sendiri hingga kapus. Tentu saja tidak semua. Peserta berkisar 600 menurut saya pada waktu acara dimulai. Cukup memenuhi ruang utama di hotel tersebut hingga sampai ke meja yang paling belakang. Untunglah sound systemnya cukup bagus. Sehingga yang di belakang juga ikutan bisa menikmati.

Acara yang digelar dua hari dimaksudkan untuk memberikan penyegaran kepada surveior maupun peminat Akreditasi FKTP, seperti para pendamping puskesmas dan para pelaku kesehatan lainnya. Tak pelak acara reunian tidak bisa dihindarkan. Satu angkatan yang jarang kumpul karena berjauh2an bisa melepaskan kerinduan disini. Atau yang dijodohkan karena harus berada dalam satu tim saat survei juga ikut ber-hai-hai.

Diluar ballroom disediakan booth Komisi Akreditasi FKTP, disini juga ramai. Ada yang baru pertama kali ketemu mba Indi, mas Ikbal, mba Tanti dll yang selama ini ‘ngurusin’ jadwal bertugasnya surveior-surveior dari seluruh pelosok Indonesia.

Tak kurang juga hadir di bagian depan, surveior-surveior jangkar. Suhu dan subo kita semua. Para konsultan yang bukan hanya membuat instrumen survei, tapi juga yang melatihkan kepada para surveior yang hadir saat ini.

Dibawah ini adalah link untuk materi yang disampaikan :

  1. Pembukaan Seminar dan Lokakarya Nasional Akreditasi FKTP Tahun 2018 oleh Menteri Kesehatan RI
  2. Kebijakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan
  3. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Oleh Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan-Kemenkes RI
  4. Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi FKTP
  5. Keselamatan pasien dalam implementasi FKTP oleh dr. Adib A, Yahya, MARS
  6. Evaluasi dan Penegakan Kode Etik oleh Komite Etik dan Hukum Komisi Akreditasi FKTP oleh Ketua Tim Etik Komisi Akreditasi FKTP
  7. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Surveior dan Pendamping serta Pelaksanaan Re-Akreditasi FKTP oleh Ketua Bidang Akreditasi Komisi Akreditasi FKTP
  8. Rangkuman dari Semiloknas 2018

Tentu saja dalam 2 hari ada materi lain yang berupa pendalaman materi di tiap pokja. Namun mengingat bahan yang diberikan lebih mirip pada bahan pelatihan. Sementara yang disampaikan verbal malah yang penting karena banyak berasal dari pengalaman.

Pendapat Saya tentang Semiloknas Akreditasi FKTP 2018

Cukup banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam pertemuan ini. Meskipun saat ini keramaian silaturrahimnya masih mengalahkan manfaat keilmuannya. Saya memahami ini karena baru pertama kalinya Semilok ini bersifat nasional. Mungkin dengan pengalaman dan keharusan tiap surveior harus hadir tiap tahun tentu saja manfaat update dan kesamaan persepsinya bisa makin mendominasi.

Ada harapan yang besar saat saya memilih untuk mengikuti pertemuan ini, meski pemahaman saya tentang kuliah umum dengan ratusan peserta pasti tidak luput dari kendala mudah bergesernya fokus materi. Semoga pada semiloknas-semiloknas akreditasi FKTP berikutnya kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi kendala-kendala dalam pertemuan dua hari  ini.

Mari kita tutup cerita ini dengan menggemakan apa yang diminta bu Tari saat mengakhiri materi kode etiknya. Sebuah slogan yang ditujukan untuk introspeksi agar kode etik surveior terus dijaga. Minimal dalam pertemuan semiloknas pertama ini bila kita belum cukup banyak bisa menstandarkan cara pandang 776 EP, setidaknya kode etik bisa terjaga dan standar.

JAGA DIRI !
JAGA TEMAN !
JAGA INSTITUSI !

Agus Ciptosantoso

Ada instrumen akreditasi baru ?

Ada instrumen akreditasi baru ?

Instrumen Akreditasi Puskesmas sebenarnya didasarkan dari standar yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no 46 tahun 2015. Setiap elemen penilaian (EP) yang ada dalam PMK 46 sama persis dengan yang ada dalam Instrumen yang jumlah EPnya 776. Baik dari tahun 2015, 2016 (ditambah dengan beberapa kolom termasuk proses) dan akhir 2017 kemaren yang bentuknya ditambah dengan RDOWS.

Apa itu Instrumen Akreditasi dengan RDOWS ?

RDOWS itu adalah metode dalam menggali berjalannya sistem di puskesmas berdasarkan :

R – Regulasi
D – Dokumen
O – Observasi
W – Wawancara
S – Simulasi

Jadi apa itu RDOWS. Pada saat kita membaca suatu syarat (EP) dalam Standar Akreditasi Puskesmas. Maka yang perlu diperiksa adalah : apakah tersedia regulasi bagi sistem yang diperiksa ini (R), apakah ada dokumen bukti pelaksanaan (D), apakah terbukti dilaksanakan yang bisa terlihat dari hasil-hasil tertentu (O), kejelasan bisa ditemukan pada jawaban yang diberikan dari yang diperiksa (W) dan bagaimana yang diperiksa bisa memperagakan yang diminta (S).

Untuk mempermudah surveior atau pendamping pada saat melakukan penilaian terhadap puskesmas, maka setiap EP dicari berdasarkan RDOWSnya. Dengan demikian diharapkan penilaian surveior atau pendamping jadi lebih menyeluruh. Memang tidak semua EP ada unsur RDOWS. Ada yang cuma R-nya saja atau  D saja. Ada yang beberapa.

Pada saat Semiloknas 2018 ini ternyata ada materi yang dibagikan dalam flashdisk dan salah satunya adalah Instrumen Akreditasi Puskesmas dengan bentuk yang sudah diintegrasikan dengan RDOWS.

Jadi ada instrumen baru ?

Jawabnya NGGA ADA. Kalau yang anda maksud adalah pengganti dari PMK 46/2015 berupa susunan EP-EP baru yang tersusun berbeda dengan yg saat ini ada. Itu kita namakan standar. Sejauh ini belum berubah. Meskipun wacananya ada untuk melaksanakan perubahan. Instrumen yang menggunakan RDOWS memang alat bantu baru. Tapi elemen penilaiannya tetap sama 776 dengan kalimat yang masih sama. RDOWS bukan standar baru. Hanya cara baru melihat bagaimana mencari 776 EP. Cara pandang baru. Di dalamnya sama dengan yang dulu juga. Ada beberapa tambahan tapi tidak ada perubahan total kalau itu yang anda cari.

Tapi dari cara pandang baru ini temen-temen pendamping, temen-temen puskesmas, bisa mulai mengira bahwa nanti yang dicari pasti regulasinya, bisa dibuktikan dengan dokumennya, bila ada hasil yang perlu diobservasi harus disiapkan – barangkali mau ditengok, dan harus bisa menjawab pada saat wawancara, untuk beberapa yang perlu disimulasikan, harus siap bila nanti diminta untuk memperagakan. Sekali lagi jangan terpancing hanya membuktikan yang ada di dalam dokumen (atau regulasi) seperti kesalahan yang sering terjadi. Buktikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dengan baik di puskesmas.

Minimal itu. OK, inilah Instrumen baru ituh …
MS-Excel-Logo
Agus Ciptosantoso

Yel-yel dan Penyambutan Survei Akreditasi

Yel-yel dan Penyambutan Survei Akreditasi

Setiap puskesmas tampaknya memang sangat ingin menyambut tetamu surveior. Dan salah satu yang sering digunakan adalah penyambutan dengan yel-yel akreditasi, tari-tarian dan nyanyian-nyanyian. Saya kumpulkan beberapa yang sempat saya shoot. Sayang kadang-kadang saking terpananya sampe ngga sempet motret apalagi video.

KUMPULAN YEL-YEL AKREDITASI DAN PENYAMBUTAN DI PUSKESMAS

Penyambutan dengan cara-cara seperti dalam video ini sudah sering dikritik pada saat terlihat berlebihan. Ada yang tariannya sampai mengundang dari profesional, ini termasuk yang tidak diharapkan. Apalagi bila persiapan akreditasi sendiri belum benar-benar baik, dokumen dan sistem belum mantap, maka penyambutan yang sederhana cukuplah.

Salam

Agus Ciptosantoso

Umpan Balik, pembuktian kriteria 4.1.2

Umpan Balik, pembuktian kriteria 4.1.2

Kriteria 4.1.2 adalah tentang umpan balik kegiatan UKM yang didapatkan dari sasaran. Bagaimana membuktikan 4.1.2, dibawah ini saya coba menjelaskan apa saja yang diperlukan.

Pokok Pikiran

Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sasaran kegiatan diperlukan umpan balik dari masyarakat dan sasaran kegiatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan UKM Puskesmas.

Umpan balik dapat diperoleh melalui pembahasan atau pertemuan konsultatif dengan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat atau individu yang merupakan sasaran melalui forum-forum yang ada, misalnya badan penyantun Puskesmas, konsil kesehatan masyarakat dan forum-forum komunikasi yang lain.

pexels-photo-263532.jpeg

Pemahaman tentang UMPAN BALIK

Konsultasi dengan masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan UKM. Masyarakat yang dimintai pendapat adalah sasaran. Sesuai dengan kriteria yang masih berada di bawah standar 4.1 (bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi masukan terhadap perencanaan UKM) dan berada di bawah bab 4 UKM berorientasi sasaran.

Perbedaan yang nyata antara umpan balik dengan kebutuhan masyarakat menurut saya adalah umpan balik sudah melalui kegiatan. Sedangkan kebutuhan masyarakat diidentifikasi pada saat akan membentuk rencana.

umpan balik

Untuk cara sangat bergantung bagaimana kondisi lapangan

  • Kelompok masyarakat sasaran yang terpelajar, mudah mengerti dengan kegiatan tul-menul (tulis menulis), tentu bisa dengan mudah menggunakan bentuk angket. Dan bisa direkapitulasi dan ditindaklanjuti pasca pertemuan.
  • Kelompok masyarakat sasaran yang tidak terbiasa dengan tul-menul, mungkin bisa dalam bentuk verbal.
  • Tokoh masyarakat, lintas sektor yang kebetulan hanya bisa didatangi personal, bisa dalam diskusi. Selama hasil dicatat dan dilaporkan.

Tentu saja untuk melihat umpan balik lebih mengena tentang masukan perbaikan adalah apabila pemberi masukan adalah sasaran, atau orang yang ikut serta dalam kegiatan. Seringkali saya mengilustrasikan untuk memberikan masukan tentang kelas ibu hamil, pak Camat mungkin kurang bisa diandalkan untuk umpan balik, kecuali mungkin bila bu Camatnya juga sedang hamil dan beliau ikut mendampingi.

Umpan balik secara umum juga diminta di Admen. Kriteria 1.1.2 meminta masukan baik kepada sasaran maupun pada pengguna jasa puskesmas. Karena itu yang ada di 4.1.2 adalah merupakan bagian dari pendapat masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh puskesmas, baik UKM maupun UKP. Kepala Bagian Tata Usaha (boleh disingkat Kepala BaTU) seharusnya memahami di puskesmas, para pengunjung bisa memberikan masukan terhadap layanan melalui sarana dan metode apa, dan apa yang dilaksanakan oleh PJUKM dan pelaksana-pelaksana dalam mengambil umpan balik kegiatan UKM.

Proses Umpan Balik

Umpan Balik

Proses pelaksanaan Umpan balik dilaksanakan dengan cara :

  1. Pada saat pelaksanaan dilakukan permintaan umpan balik.
  2. Bila memungkinkan pada saat itu dilaksanakan identifikasi apa saja yang diumpan balik. Dan bisa segera ditindaklanjuti untuk hal-hal yang sederhana.
  3. Pada periode yang disepakati dilaksanakan pembahasan konsultatif, bisa internal maupun melibatkan pihak-pihak terkait.
  4. Lakukan perbaikan dari jadwal dan atau rencana.

Umpan balik yang bisa sederhana ditindaklanjuti misalnya : pada saat pelaksanaan posyandu yang terpapar panas matahari dan disampaikan umpan baliknya setelah selesai kegiatan, secara sederhana tindaklanjutnya adalah untuk jadwal berikutnya dilaksanakan di tempat yang lebih teduh, sepakati untuk berikutnya dilakukan perubahan tempat (2). Pada perubahan jadwal (disusun bulanan) dan ada perubahan yang mengharuskan perubahan alamat/lokasi bisa diganti dengan lokasi yang baru (4).

Hal-hal yang memerlukan perubahan rencana (RPK dan atau RUK), biasanya adalah umpan balik yang menyebabkan konsekwensi anggaran. Misalnya penambahan volume kegiatan. Tindak lanjut di tempatnya bisa dengan menyampaikan usulan akan disampaikan dalam rapat di puskesmas. Sedangkan perubahan rencananya. Bila diperlukan :

  • RPK tahun berjalan bisa dilakukan perubahan di pertengahan (PAK)
  • RUK tahun depan sampai dengan anggaran untuk tahun depan disahkan (Oktober) maka RUK N+1 bisa dinamis diubah.

Hal-hal yang berkaitan anggaran harus tetap memperhatikan aturan yang ada di kabupaten/kota.

4.1.2.1

Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.

Regulasi : Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka acuan umpan balik adalah :

  • Pada jadwal kegiatan seharusnya kegiatan terdiri dari : umpan balik, pembahasan dan evaluasi. Tetapkan periodenya, terutama untuk pembahasan dan evaluasi. Buat dalam bentuk gantt chart akan lebih mudah melihatn
  • Metode harus dijelaskan, misalnya menggunakan angket, atau secara verbal.
  • Tentukan pencatatan dan pengarsipannya bagaimana.
  • Tentukan apakah semua kegiatan dari tiap program diumpan balik, bila tidak memungkinkan batasi di dalam KAK apa saja programnya atau kegiatannya.
  • Bila menggunakan angket, contohkan blanko angketnya.
  • Bila dibuatkan admen dan hanya satu KAK umpan balik untuk seluruh layanan baik UKM maupun UKP, perhatikan apakah umpan balik kepada sasaran cukup jelas dijabarkan.

4.1.2.2

Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan dan dianalisis.

Dokumen : Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik.

Meskipun yang ditanyakan adalah dokumen, disini yang dititikberatkan adalah pelaksanaan/implementasi dari KAK pada 4.1.2.1. Metode dan cara pendokumentasian yang cocok dengan KAK harusnya bisa dibuktikan dengan dokumen hasil pelaksanaan. Bila metode dinyatakan dengan angket, tentunya ada kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk angket, beserta identifikasinya.

umpan balik

Kegiatan umpan balik juga harus bisa ditelusur kepada pelaksana program. Sehingga pemahaman tentang umpan balik di programnya juga harus dimiliki oleh tiap pelaksana program. Contoh : Dalam KAK salah satu program yang meminta umpan balik dari sasaran adalah KIA pada kegiatan Kelas Ibu Hamil. Maka seorang Pelaksana KIA harus memahami bagaimana cara umpan balik dilaksanakan pada saat kelas ibu hamil tersebut, ada gambaran apa saja yang pernah diberikan masukan oleh sasaran (ibu hamil dan pendampingnya), bagaimana waktu itu menanggapinya, dimana hasil/angket atau catatan pelaksanaan tersebut disimpan, dst.

4.1.2.3

Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor terkait.

Dokumen : Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan.

Bila memungkinkan pembahasan bisa dilakukan dalam Miniloka Lintas Program, Miniloka Lintas Sektor, dan atau pada saat Pembinaan PJUKM pada Pelaksana Program. Bila dalam bentuk pertemuan, setidaknya dalam notulen ada agenda yang menyatakan pembahasan dan dalam notulennya ada apa yang dibahas.

Fokuskan pembahasan umpan balik dalam pertemuan seperti ini adalah yang umpan baliknya tidak bisa ditangani oleh pelaksana, membutuhkan kebijakan kapus, atau ada konsekwensi anggaran. Bila disampaikan dalam Miniloka LS, sampaikan secara umum umpan balik yang positif dan negatif pada kegiatan yang menuntut keterlibatan LS.

4.1.2.4

Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.

Dokumen : Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM.

Perubahan rencana atau jadwal bisa disampaikan sebagai bagian pembuktian bahwa umpan balik dibahas dan menghasilkan rencana tindak lanjut. Ada proses PDCA. Plan adalah yang tertera di KAK, Do : pada saat pelaksanaannya. Check pada saat pembahasannya dan Act adalah RTL yang dihasilkannya.

  • Bila cukup sederhana seperti perubahan tempat, menggeser waktu, pelaksana dll yang dilakukan perubahan cukup sebatas perubahan jadwal. Perlihatkan jadwal yang lama seharusnya apa dan apa perubahannya.
  • Bila ada konsekwensi anggaran, misalnya Kegiatan KP ASI dirasakan manfaat di satu kelurahan dan umpan balik dari lurah dan kader meminta ditambah pos di RT tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaannya ada keharusan pendanaan konsumsi misalnya, maka umpan balik yang seperti ini bisa dimasukkan dalam perubahan rencana.
    • Bila kegiatan di semester pertama tersebut terasa sekali mendesak maka perubahan terdekat kemungkinan adalah PAK. Sehingga akan terjadi perubahan RPK.
    • Sedangkan bila kegiatan hanya bisa dianggarkan di tahun depan, dan anggaran untuk tahun depan belum disahkan. Perubahan bisa dilaksanakan di RUK.

4.1.2.5

Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.

Dokumen : Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan.

Tindak lanjut seharusnya bisa ditelusur baik dari dokumen maupun dari wawancara/observasi dengan pelaksana. Contoh dokumen yang bisa ditelusur misalnya adalah foto pelaksanaan tindak lanjut perbaikan. Bisa dengan lebih baik disampaikan before – after untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perbaikan.

umpan balik

Sedangkan contoh melakanakan evaluasi terhadap perbaikan bisa dibuat dengan tabel evaluasi secara sederhana. Kegiatan evaluasi sendiri bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Sangat disarankan kegiatan evaluasi bisa dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama misalnya 6 bulanan. Hal-hal yang diperlukan pengendalian bisa dilaksanakan bulanan melalui kegiatan monitoring.

Contoh Hasil Evaluasi  Perbaikan :

umpan balik

PENUTUP

Secara ringkas umpan balik dilaksanakan bersama dengan kegiatan UKM. Setelah itu dilaksanakan pembahasan untuk menghasilkan perbaikan rencana. Setelah perbaikan rencana dilaksanakan, perlu kita evaluasi.

Kegiatan ini diperlukan untuk memperbaiki rencana sesuai dengan standarnya berada di 4.1. Kemudian juga digunakan analisisnya dalam 5.2.2.2 (kajian kebutuhan sasaran). Dan merupakan bukti bahwa puskesmas mengikutsertakan pengguna layanan secara aktif untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja kegiatan (1.1.2.1).

Demikian

Agus Ciptosantoso

Pembuktian Kriteria 411 Standar Akreditasi Puskesmas

Pembuktian Kriteria 411 Standar Akreditasi Puskesmas

POKOK PIKIRAN KRITERIA 4.1.1

Pada kriteria 4.1.1 ini pokok pikiran yang diminta diwujudkan adalah :
  • Kegiatan-kegiatan dalam setiap UKM Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas tidak hanya mengacu pada pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama sasaran program.
  • Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran dari UKM Puskesmas dapat diidentifikasi melalui survei, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat.
  • Komunikasi perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang UKM Puskesmas kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran.
  • Komunikasi dan koordinasi perlu juga dilakukan kepada lintas program maupun lintas sektor terkait.

PROSES PADA KRITERIA 4.1.1

Inti yang ingin dicapai kriteria 4.1.1 adalah adanya kebutuhan masyarakat yang dikenali / diidentifikasi. Metode yang digunakan dalam mendapatkan bahan untuk diidentifikasi meliputi survei dan temu muka dengan tokoh masyarakat. Pada saat ini kotak saran menurut saya belum dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan layanan UKM. Mungkin untuk kebutuhan layanan dalam gedung yang bersifat kuratif – rehabilitatif, tapi untuk layanan luar gedung kotak saran masih belum digunakan sepenuhnya. Pada beberapa kesempatan survei, bila ada masukan dalam kotak saran, seringkali yang diberikan masukan adalah tentang layanan bukan program.
Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

4.1.1.1

Pada EP ini yang dicari adalah “Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan.” Pembuktian yang bisa disampaikan disini adalah bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat :
  • Bukti-bukti dari pelaksanaan kegiatan survei, bukti pertemuan dengan tokoh masyarakat dan lainnya, yang merupakan bahan identifikasi kebutuhan masyarakat. Bila bukti beru
  • Bukti rekapitulasi hasil survei dan bagaimana menjelaskan bahwa dari hasil survei tersebut ada kebutuhan masyarakat.
  • Bukti adanya pertemuan PJUKM dan pelaksana-pelaksana program untuk menyusun kebutuhan masyarakat. Contoh matriks yang digunakan bisa dilihat di bawah ini.

  • Proses : Pelaksanaan identifikasi kebutuhan masyarakat/ sasaran, melalui SMD MMD, lokakarya dengan masyarakat/perwakilan masyarakat/lintas sektor
  • Regulasi : Panduan/SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM.
  • Dokumen : Bukti dilaksanakannya identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan UKM
  • Wawancara : Bagaimana cara puskesmas (penanggung jawab/koordinator program) melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/kel masyarakat/sasaran

4.1.1.2

Secara keseluruhan untuk munculnya rencana kegiatan diperlukan kerangka acuan yang mengatur pelaksanaan identifikasi kebutuhan sampai dengan analisis kebutuhan masyarakat (di 5.2.2). Karena itu pada 4.1.1.2 ada permintaan untuk membuktikan Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Masyarakat. Yang perlu diperhatikan disini ada kata-kata : “… dilengkapi dengan kerangka acuan, metode dan instrumen, cara analisis“. Karena digunakan untuk sampai dengan terlaksananya analisis, maka cara analisis juga dicantumkan. Jadi pembuktiannya ada
  • Kerangka Acuan, memuat metode melakukan identifikasi, cara melakukan analisis dan instrumen analisis yang digunakan. Instrumen analisis bisa berupa grafik-grafik yang digunakan, metode USG, fishbone, pareto untuk prioritasi sampai terbentuk perbaikan.
  • Boleh sebagai kelengkapan dicantumkan juga instrumen dari identifikasinya. Misalnya : Kuesioner untuk SMD dan Panduan Diskusi dalam MMD.
Yang seringkali lupa dituliskan adalah penekanan metode, instrumen dan cara analisis ini. Metode dan instrumen mudah dipahami, instrumen boleh mencantumkan instrumen yang digunakan pada saat melaksanakan pengumpulan bahan identifikasis kebutuhan masyarakat maupun instrumen yang digunakan untuk analisis (misalnya grafik batang, pie chart, tabel dll). Cara analisis pada dasarnya berisikan perbandingan antara kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi dan data-data lain yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, data cakupan, data kegiatan tahun sebelumnya, data sosial budaya, data kependudukan, data lainnya.
  • Regulasi : Kerangka acuan kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran kegiatan UKM
  • Dokumen : Instrumen Analisis kebutuhan masyarakat.

4.1.1.3

Yang diminta adalah hasil dan catatan analisis kebutuhan masyarakat. Jadi setelah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan masyarakat.
4113
Juga bisa diperlihatkan bagaimana proses kajian untuk mendapatkan catatan dan hasil analisis yang berupa pertemuan-pertemuan perencanaan. Bisa dibuktikan lengkap dengan absensi dan notulen. Minimal pada petugas ada catatan-catatan pada saat perencanaan dilaksanakan. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan untuk penyusunan usulan kegiatan.
  • Dokumen : Bukti Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM

4.1.1.4

Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM. Proses : Proses penyusunan  rencana kegiatan program berdasar hasil analisis kebutuhan dan pedoman sebagai acuan. Hasil dari penyusunan rencana tersebut ditetapkan dengan kebijakan kepala puskesmas. Disini seringkali saya meminta SK Penetapan Rencana Kegiatan UKM. Saya akan cukup puas bila sudah ada disajikan penetapan baik itu bersama dengan bentuk-bentuk layanan. Maupun disendirikan sebagai kebijakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Cara lain yang biasa saya cari bila SK sulit untuk diwujudkan adalah penetapan melalui KAK (Kerangka Acuan Kegiatan). Salah satu bentuk perwujudan rencana adalah tersedianya term of reference atau kerangka acuan kegiatan. Bila ini ditetapkan oleh kepala Puskesmas maka cukuplah.
Regulasi : Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Dokumen : Pedoman-pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas dari Kemenkes.

4.1.1.5

Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran.
  • Proses : Sosialisasi kegiatan kepada kelompok masyarakat maupun individu sasaran

  • Dokumen : Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran.
  • Wawancara : Check saat wawancara lintas sektor/tokoh masyarakat.

4.1.1.6

Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan UKM
  • Proses : Komunikasi dan koordinasi Lintas program, lintas sektor.untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan UKM

  • Regulasi : Panduan/SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
  • Dokumen : Pedoman penyelenggaraan UKM dari Kemenkes. Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
  • Observasi : Check saat observasi lapangan
  • Wawancara : Check saat wawancara lintas sektor.
Pada dasarnya 4.1.1.5 dan 4.1.1.6 adalah bagaimana rencana yang sudah ditetapkan di 4.1.1.4 disosialisasikan pada masyarakat sasaran, lintas program dan lintas sektor. Seringkali kesalahan yang terjadi adalah rencana hanya disosialisasikan pada Lintas Program dan Lintas Sektor. Tidak pada masyarakat. Padahal ada beberapa kegiatan yang mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus kita sosialisasikan pada masyarakat. Contohnya adalah Rencana BOK pernah diminta untuk dipajang di kecamatan dan puskesmas dalam bentuk x-banner/pengumuman di papan informasi untuk memperlihatkan akuntabilitas. Seharusnya ini juga yang dilakukan untuk membuktikan bahwa masyarakat juga perlu mengetahui apa saja rencana dari puskesmas. Tidak harus berupa pertemuan. Manfaatkan media yang ada di puskesmas. Papan informasi, TV ruang tunggu bisa digunakan untuk menyampaikan rencana puskesmas.

4.1.1.7

Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
  • Regulasi : Rencana kegiatan untuk tiap-tiap UKM.
Disini saya biasanya meminta rencana yang disusun oleh masing-masing pelaksana program. Terutama RPK di tahun berjalan. Seringkali masih disebut sebagai POA. Dengan demikian satu kriteria tentang Identifikasi Kebutuhan Masyarakat sudah bisa dijelaskan dengan 7 (tujuh) elemen penilaian tersebut. Bagian yang berkait dengan kriteria ini adalah 5.2.2.1 yaitu kajian kebutuhan masyarakat. Semoga bisa menjelaskan 4.1.1 Salam Agus Ciptosantoso