Kapan diterapkannya Standar Akreditasi Puskesmas versi 2020?

Hari ini terjawab sudah kapan diterapkannya Standar Akreditasi Puskesmas versi 2020 yang disusun mulai tahun 2018, dipoles, dibuat menjadi SIAP 218, SIAP 219 .. dikembang-kempiskan dari meledak jadi 900++ EP turun menjadi 7 bab, turun jadi 500 dan sekarang tersisa 318 EP dengan isyarat bahwa ini masih dalam pembahasan, menurut ibu Hanum, Dir Mutu dan Akreditasi. Sehingga mungkin masih ada perubahan minor yang akan final disampaikan menurut janji bu Hanum – Marathon dan hasilnya dalam bentuk PMK akan ada dalam kisaran 1 Bulan !

.

Semoga kesempatan yang saat ini tersedia segera dimanfaatkan oleh temen-temen yang tahun ini akan melaksanakan reakreditasi untuk finalisasi persiapan, karena sampai dengan akhir tahun tampaknya tetap akan menggunakan standar akreditasi sesuai dengan PMK 46 tahun 2015.

Berikut adalah video selengkapnya pemaparan dari Dir Mutu dan Akreditasi tentang Konsep Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas.

Berikut Link Download, materi yang disampaikan dan pembahasannya.
1. Konsep Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas
2. Pembahasan oleh Kadinkes Kalbar
3. Pembahasan oleh Prof. Adi Utarini

Selamat berjuang untuk mempersiapkan diri.

Salam.

Agus Ciptosantoso

Pra Rakerkesnas 2020

Rakerkesnasnya baru akan dimulai besok, Rabu tanggal 19 Feb 2020 sampai dengan Kamis malam, begitu rencananya. Tapi hari ini sudah ada pendahuluan berupa pertemuan Pra Rakerkesnas untuk penyampaian materi-materi update yang saat ini juga banyak mendapatkan sorotan. Kalo menurut saya sih lebih kepada segera mendapatkan kepastian.

Dari materi (link adalah PDF dari presentasi yg disampaikan) yang direncanakan hari ini sebagai berikut :

  1. Laporan dan Pembukaan
  2. Penguatan Puskesmas yang fokus kepada Pelayanan Promotif dan Preventif oleh dr. Alma Lucyati, M.Kes,M.MSi, M. Hkes dan pembahasannya.
  3. Akreditasi Puskesmas oleh Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan pembahasan – pembahasannya
  4. PMK 03 tahun 2020 (sampai saat ini belum ada file PDFnya) oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan (video)
  5. Penguatan Program Kesehatan di daerah melalui Pembinaan Wilayah oleh Eselon I Kemenkes disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kemkes

Temen-temen bisa mengikuti live acara ini dan besok melalui Rakerkesnas 2020. Juga beberapa video saya potong-potong untuk yang tidak sempat mengikuti live.

Contohnya pembukaan ini ..

Arahan dalam Prarakerkesnas oleh Sekjen Kemkes

Semoga bisa membantu untuk menikmati momen kesehatan nasional ini.

Salam.
Agus Ciptosantoso

Perencanaan Puskesmas

Photo by fauxels on Pexels.com

Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja. Setiap puskesmas memiliki wilayah kerja, biasanya satu kecamatan setidaknya ada satu puskesmas. Bila cukup luas atau penduduknya cukup besar bisa ada dua atau lebih. Satu puskesmas biasanya dipersyaratkan mempunyai wilayah kerja dengan 30.000 penduduk. Saat ini masih ada puskesmas dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan penduduk kurang, tapi juga ada puskesmas-puskesmas yang menangani penduduk 2-3 kali lipat dari standar.

Dalam menetapkan rencana, Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan.

Peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan cukup banyak. Sebagian besar berupa Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Antara lain untuk pengaturan kegiatan perencanaan sendiri ada;

  • PMK no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
  • PMK no 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; dan
  • PMK no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan tentang perencanaan yang bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih jauh lagi dalam menetapkan kegiatan, puskesmas juga bisa melihat dari berbagai aturan khusus tentang kegiatan tersebut. Misalnya untuk kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas diatur dalam PMK no 97 tahun 2014, dan seterusnya untuk tiap kegiatan. Sehingga dalam merencanakan kegiatan tersebut perlu merujuk tentang peraturan-peraturan terakhir yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudahan akses juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengingat pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia terdapat begitu banyak perbedaan geografis wilayah kerja. Sebagaimana disebutkan tadi wilayah kerja yang luas akan menuntut akses kegiatan didorong sampai dengan ke desa-desa. Sebaliknya wilayah kerja yang padat dengan penduduk akan menuntut penataan puskesmas dan jajaran dalam memberikan layanan yang mencukupi. Seringkali permasalahan yang padat dengan penduduk adalah ragam jenis layanan dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan.

Selanjutnya dalam merencanakan jenis-jenis pelayanan, Puskesmas mempertimbangkan:

  • Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Organisasi;
  • Analisis Kebutuhan dan Harapan Masyarakat;
  • Analisis Peluang Pengembangan Pelayanan;
  • Analisis Risiko Pelayanan; termasuk
  • Umpan Balik Pelayanan yang diterima oleh Puskesmas.

Selanjutnya perencanaan jenis-jenis layanan dan kegiatan puskesmas akan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Jenis-jenis layanan memang tidak leluasa dilakukan perubahan. Ada fungsi puskesmas yang tetap harus dilaksanakan sebagai pemberi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Untuk kegiatan UKM sendiri ada kegiatan yang esensial, yang setiap tahun ada selalu direncanakan, juga ada kegiatan UKM Pengembangan yang disesuaikan dengan sumberdaya dan spesifikasi wilayah kerja. Hal ini mengharuskan puskesmas dalam menetapkan rencana selalu melihat ada beberapa kegiatan yang selalu direncanakan setiap tahun.

@draguscn

Kata kunci:

Perencanaan Puskesmas, Peraturan Perundangan, Wilayah Kerja Puskesmas, Akses Layanan

Semiloknas Akreditasi FKTP 2018

Dari tanggal 15-16 Februari 2018 diadakan semiloknas, Seminar dan Lokakarya Akreditasi FKTP di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta. Yang hadir ? Sudah pasti para pelaku kesehatan, ta kurang dari Ibu Menteri sendiri hingga kapus. Tentu saja tidak semua. Peserta berkisar 600 menurut saya pada waktu acara dimulai. Cukup memenuhi ruang utama di hotel tersebut hingga sampai ke meja yang paling belakang. Untunglah sound systemnya cukup bagus. Sehingga yang di belakang juga ikutan bisa menikmati.

Acara yang digelar dua hari dimaksudkan untuk memberikan penyegaran kepada surveior maupun peminat Akreditasi FKTP, seperti para pendamping puskesmas dan para pelaku kesehatan lainnya. Tak pelak acara reunian tidak bisa dihindarkan. Satu angkatan yang jarang kumpul karena berjauh2an bisa melepaskan kerinduan disini. Atau yang dijodohkan karena harus berada dalam satu tim saat survei juga ikut ber-hai-hai.

Diluar ballroom disediakan booth Komisi Akreditasi FKTP, disini juga ramai. Ada yang baru pertama kali ketemu mba Indi, mas Ikbal, mba Tanti dll yang selama ini ‘ngurusin’ jadwal bertugasnya surveior-surveior dari seluruh pelosok Indonesia.

Tak kurang juga hadir di bagian depan, surveior-surveior jangkar. Suhu dan subo kita semua. Para konsultan yang bukan hanya membuat instrumen survei, tapi juga yang melatihkan kepada para surveior yang hadir saat ini.

Dibawah ini adalah link untuk materi yang disampaikan :

  1. Pembukaan Seminar dan Lokakarya Nasional Akreditasi FKTP Tahun 2018 oleh Menteri Kesehatan RI
  2. Kebijakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan
  3. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Oleh Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan-Kemenkes RI
  4. Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi FKTP
  5. Keselamatan pasien dalam implementasi FKTP oleh dr. Adib A, Yahya, MARS
  6. Evaluasi dan Penegakan Kode Etik oleh Komite Etik dan Hukum Komisi Akreditasi FKTP oleh Ketua Tim Etik Komisi Akreditasi FKTP
  7. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Surveior dan Pendamping serta Pelaksanaan Re-Akreditasi FKTP oleh Ketua Bidang Akreditasi Komisi Akreditasi FKTP
  8. Rangkuman dari Semiloknas 2018

Tentu saja dalam 2 hari ada materi lain yang berupa pendalaman materi di tiap pokja. Namun mengingat bahan yang diberikan lebih mirip pada bahan pelatihan. Sementara yang disampaikan verbal malah yang penting karena banyak berasal dari pengalaman.

Pendapat Saya tentang Semiloknas Akreditasi FKTP 2018

Cukup banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam pertemuan ini. Meskipun saat ini keramaian silaturrahimnya masih mengalahkan manfaat keilmuannya. Saya memahami ini karena baru pertama kalinya Semilok ini bersifat nasional. Mungkin dengan pengalaman dan keharusan tiap surveior harus hadir tiap tahun tentu saja manfaat update dan kesamaan persepsinya bisa makin mendominasi.

Ada harapan yang besar saat saya memilih untuk mengikuti pertemuan ini, meski pemahaman saya tentang kuliah umum dengan ratusan peserta pasti tidak luput dari kendala mudah bergesernya fokus materi. Semoga pada semiloknas-semiloknas akreditasi FKTP berikutnya kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi kendala-kendala dalam pertemuan dua hari  ini.

Mari kita tutup cerita ini dengan menggemakan apa yang diminta bu Tari saat mengakhiri materi kode etiknya. Sebuah slogan yang ditujukan untuk introspeksi agar kode etik surveior terus dijaga. Minimal dalam pertemuan semiloknas pertama ini bila kita belum cukup banyak bisa menstandarkan cara pandang 776 EP, setidaknya kode etik bisa terjaga dan standar.

JAGA DIRI !
JAGA TEMAN !
JAGA INSTITUSI !

Agus Ciptosantoso