Perencanaan Puskesmas

Photo by fauxels on Pexels.com

Perencanaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja. Setiap puskesmas memiliki wilayah kerja, biasanya satu kecamatan setidaknya ada satu puskesmas. Bila cukup luas atau penduduknya cukup besar bisa ada dua atau lebih. Satu puskesmas biasanya dipersyaratkan mempunyai wilayah kerja dengan 30.000 penduduk. Saat ini masih ada puskesmas dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan penduduk kurang, tapi juga ada puskesmas-puskesmas yang menangani penduduk 2-3 kali lipat dari standar.

Dalam menetapkan rencana, Puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan.

Peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan cukup banyak. Sebagian besar berupa Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Antara lain untuk pengaturan kegiatan perencanaan sendiri ada;

  • PMK no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
  • PMK no 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; dan
  • PMK no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan tentang perencanaan yang bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih jauh lagi dalam menetapkan kegiatan, puskesmas juga bisa melihat dari berbagai aturan khusus tentang kegiatan tersebut. Misalnya untuk kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas diatur dalam PMK no 97 tahun 2014, dan seterusnya untuk tiap kegiatan. Sehingga dalam merencanakan kegiatan tersebut perlu merujuk tentang peraturan-peraturan terakhir yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudahan akses juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengingat pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia terdapat begitu banyak perbedaan geografis wilayah kerja. Sebagaimana disebutkan tadi wilayah kerja yang luas akan menuntut akses kegiatan didorong sampai dengan ke desa-desa. Sebaliknya wilayah kerja yang padat dengan penduduk akan menuntut penataan puskesmas dan jajaran dalam memberikan layanan yang mencukupi. Seringkali permasalahan yang padat dengan penduduk adalah ragam jenis layanan dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan.

Selanjutnya dalam merencanakan jenis-jenis pelayanan, Puskesmas mempertimbangkan:

  • Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Organisasi;
  • Analisis Kebutuhan dan Harapan Masyarakat;
  • Analisis Peluang Pengembangan Pelayanan;
  • Analisis Risiko Pelayanan; termasuk
  • Umpan Balik Pelayanan yang diterima oleh Puskesmas.

Selanjutnya perencanaan jenis-jenis layanan dan kegiatan puskesmas akan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Jenis-jenis layanan memang tidak leluasa dilakukan perubahan. Ada fungsi puskesmas yang tetap harus dilaksanakan sebagai pemberi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Untuk kegiatan UKM sendiri ada kegiatan yang esensial, yang setiap tahun ada selalu direncanakan, juga ada kegiatan UKM Pengembangan yang disesuaikan dengan sumberdaya dan spesifikasi wilayah kerja. Hal ini mengharuskan puskesmas dalam menetapkan rencana selalu melihat ada beberapa kegiatan yang selalu direncanakan setiap tahun.

@draguscn

Kata kunci:

Perencanaan Puskesmas, Peraturan Perundangan, Wilayah Kerja Puskesmas, Akses Layanan